Selayang Pandang

Diposting tanggal: 31 Mei 2010
Image 03

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang Kesatuan bangsa dan Politik yang di pimpin oleh seorang kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah. Sesuai dengan Peraturan daerah nomor 7 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah(lembaga daerah Kabupaten Agam tahun 2008 nomor 7). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah kabupaten Agam nomor 5 tahun 2011, salah satu tugas pokok dan fungsi dari badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Agam adalaah :

Melaksanakan Kewenangan daerah dibidang Kesatuan bangsa dan Politik.

                Untuk melaksanakan tugas dan fungsi kewenangan tersebut setiap tahun ditetapkan Rencana Kerja Satuan kerja Perangkat daerah badan kesatuan Bangsa dan Politik dengan tujuuan agar Pelaksanaan tugas dapat dikerjakan secara efektif dan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Agam dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2011(Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2011 Nomor 5). Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana Pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dipimpin  oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Agam dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2011(Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2011 Nomor 5). Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana Pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dipimpin  oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.