TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Image 03

      Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi  Perangkat Daerah Kabupaten Agam pada Lembaga Teknis Daerah,  maka pada Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah perlu diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah, yang diundangkan pada Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2011 Nomor 5.

      Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2008 Nomor 7), diubah sebagai berikut :

1.    Pada Bab II Pembentukan Pasal 2 ayat (2) huruf d Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat diganti        menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2.    Dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i nomenklatur Kantor Pelayanan Terpadu diganti menjadi Kantor Penanaman Modal dan              Pelayanan Terpadu.
3.    Pasal 2 ayat (2) huruf k Kantor Penelitian dan Pengembangan dihapus.
Sehingga selengkapnya Pasal 2 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2011 berbunyi sebagai berikut :

a.    Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :

  • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  • Inspektorat;
  • Badan Kepegawaian Daerah;
  • Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  • Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan;
  • Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari;
  • Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
  • Badan Pengelola Lingkungan Hidup;
  • Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
  • Kantor Arsip dan Perpustakaan;
  • Rumah Sakit Umum Daerah;
  • Satuan Polisi Pamong Praja.

      Kedudukan, tugas dan fungsi dan susunan organisasi pada Bagian Keempat adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

      Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam menyelenggarakan tugas, mempunyai fungsi :

  1. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
  2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik;
  4. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

a.    Kepala;
b.    Sekretariat, membawahkan :

     1)    Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
     2)    Sub Bagian Keuangan;
     3)    Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

c.    Bidang Kesatuan Bangsa, membawahkan :

     1)    Sub Bidang Ketahanan Bangsa dan Penanganan Konflik;
     2)    Sub Bidang Kewaspadaan, Pemantauan dan Analisa Informasi Daerah.

d.    Bidang Politik, membawahkan :

     1)    Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pembinaan Politik Masyarakat;
     2)    Sub Bidang Bina Hubungan Antar Lembaga.

e.    Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, membawahkan :
     1)    Sub Bidang Bina Ketahanan Ekonomi;
     2)    Sub Bidang Bina Ketahanan Seni, Sosial, Budaya dan Agama.

f.    Unit Pelaksana Teknis;

g.    Kelompok Jabatan Fungsional.

 

      Berdasarkan Peratura Bupati Agam Nomor 45 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dinyatakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai unsur pendukung tugas Bupati dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpin oleh Seorang kepala yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

      Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk melaksanakan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

  • Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  • Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  • Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan Bangsa dan Politik;
  • Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

  • Kepala;
  • Sekretariat;
  • Bidang Kesatuan Bangsa;
  • Bidang Politik;
  • Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;

Sekretariat dan Bidang dipimpin Oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala Bidang mempunyai tugas :

A. Kepala Badan mempunyai tugas :

  1. Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang meliputi perumusan kebijakan daerah serta penyusunan program dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  2. Memberikan data dan informasi mengenai situasi bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati sebagai bahan dalam mengambil keputusan;
  3. Memimpin, mengkoordinasi, mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  4. Mempertanggung jawabkan tugas dinas baik teknis operasional maupun fungsional kepada Bupati sebagai bahan mengambil keputusan;
  5. Memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawa, disiplin, menigkatkan dedikasi, loyalitas dan kejujuran dalam lingkungan dinas;
  6. Mengkoordinasi dengan unsur dinas baik teknis operasional maupun fungsional;
  7. Menjalin kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
  8. Mengusulkan penetapan pegawai dalam jabatan tertentu dalam lingkungan badan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  9. melaksanakan pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politi, serta melaksanakan kerjasama dalam hal Kesatuan Bangsa dan Politik;
  10. Melasanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

B. Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dinas, aset, perlengkapan, surat menyurat, kepegawaian, hukum, organisasi, dan tata laksana serta melaksanakan evaluasi serta penyusunan laporan dinas. Dalam melaksanaka, Sekretariat mempunyai fungsi :

  1. Pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan untuk memfasilitasi kelancaran tugas dinas;
  2. Pelaksanaan dan penjabaran peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku;
  3. Pelaksanaan dan perumusan Rencana Strategis;
  4. Pelayanan administrasi keluar dan di dalam organisasi;
  5. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas dan urusan dinas berdasarkan azas keseimbangan;
  6. Pengelolaan urusan rumah tangga dinas, perlengkapan, surat menyurat dan protokoler;
  7. Pengelolaan administrasi keuangan;
  8. Pengelolaan administrasi dan tatalaksana;
  9. Pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kepentingan dinas;
  10. Penyusunan program dan anggaran pembangunan dinas;
  11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan;

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Sekretariat dibantu 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari :

  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

Masing–masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
Tugas dan fungsi masing masing Sub Bagian adalah:

1.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat masuk dan surat keluar, rumah tangga, perlengkapan, protokoler, menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi kepegawaian lainnya, menyiapkan bahan kepustakaan, pengelolaan dibidang hukum, organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat.

2.  Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah :

  • Melaksanakan pengendalian surat masuk, keluar dan kearsipan;
  • Melaksanakan pengendalian administrasi barang dan perlengkapan dinas;
  • Melaksanakan perencanaan kebutuhan barang dan perlengkapan dinas;
  • Melaksanakan persiapan bahan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang perlengkapan;
  • Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian barang inventaris, kendaraan dinas dan rumah dinas serta penggunaan gedung kantor;
  • Melaksanakan penyiapan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan serta rumah dinas;
  • Melaksanakan pengaturan penggunaan dan pemakaian barang inventaris dan perlengkapan kantor;
  • Melaksanakan pembuatan rencana dan program kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
  • Melaksanakan tugas keprotokoleran dinas;
  • Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan;
  • Melaksanakan penyiapan bahan pembuatan DP-3 setiap pegawai;
  • Melaksanakan pengumpulan, mengelola dan menyiapkan data kepegawaian dinas;
  • Melaksanakan persiapan rencana kebutuhan pegawai dinas;
  • Melaksanakan persiapan bahan mutasi dan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai dinas;
  • Melaksanakan persiapan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai;
  • Melaksanakan bahan rencana kesejahteraan pegawai;
  • Melaksanakan, mengkoordinir kehadiran pegawai dan merekap absen setiap minggunya;
  • Melaksanakan pembuatan laporan kepegawaian dan Daftar Urut Kepegawaian (DUK) dan Bezzeting Pegawai;
  • Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka peningkatan disiplin pegawai dan pemberian hak-hak pegawai;
  • Melaksanakan penyiapan informasi pegawai dan perencanaan pegawai;
  • Melaksanakan upaya peningkatan mutu pegawai dalam rangka peningkatan fungsi dan karier;
  • Melaksanakan penyiapan informasi pegawai dan perencanaan pegawai;
  • Melaksanakan pengumpulan, pengarsipan peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan bidang kesatuan banngsa, politik dan perlindungan masyarakat;
  • Melaksanakan, mempelajari peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pengelolaan bidang kesatuan bangsa dan politik;
  • Melaksanakan evaluasi dan memantau pelaksanaan pengelolaan bidang hukum, kehumasan yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
  • Melaksanakan tugas pengelolaan hukum dan kehumasan;
  • Melaksanakan sosialisasi dan evaluasi tugas dan fungsi unit-unit kerja dilingkungan dinas, agar tidak terjadi tumpang tindih tugas-tugas kesatuan bangsa dan politik;
  • Melaksanakan pelayanan informasi dan kehumasan;
  • Melaksanakan pengelolaan kepustakaan;
  • Melaksanakan pelatihan Sumber Daya Manusia kesatuan bangsa dan politik;
  • Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kesatuan bangsa dan politik;
  • Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
  • Melaksanakan pengetikan persuratan umum;
  • Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan umum;
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

3.  Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, menyelenggarakan pembukuan, laporan keuangan dan memelihara dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah :

  • Melaksanakan penyusunan program dan rencana pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  • Melaksanakan, mempelajari dan menelaah peraturan-peraturan keuangan;
  • Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan belanja langsung dan tidak langsung;
  • Memproses dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan;
  • Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan;
  • Melaksanakan anggaran belanja dinas dengan berpedoman kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan;
  • Melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan tata usaha keuangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  • Melaksanakan penyiapan daftar gaji, tunjangan, honor pegawai, lembur, perjalanan dinas dan transportasi serta kesejahteraan pegawai;
  • Melaksanakan penyiapan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan rutinitas keuangan;
  • Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
  • Menyiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  • Menyiapkan dan memelihara dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
  • Melaksanakan penata usahaan keuangan;
  • Melaksanakan penyusunan laporan bulanan, triwulanan dan tahunan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  • Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan;

4.  Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana umum jangka pendek, menengah dan jangka panjang dan proposal pengembangan kegiatan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan kesatuan bangsa dan politik sesuai skala prioritas dan arahan pimpinan.
Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan pelaporan, adalah:

  • Melaksanakan pengumpulan data dan bahan yang berkaitan dengan perencanaan umum dan program;
  • Melaksanakan pengumpulan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas dinas;
  • Melaksanakan penyiapan bahan tentang pelaksanaan perencanaan umum dan program;
  • Melaksanakan penyiapan pedoman dan petunjuk tentang pelaksanaan perencanaan umum dan program pengelolaan kesatuan bangsa dan politik;
  • Melaksanakan pembuatan rencana dan program kerja umum;
  • Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
  • Melaksanakan penyiapan bahan dan pengurusan revisi anggaran dinas;
  • Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksananan program dan kegiatan;
  • Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku;
  • Melaksanakan penatausahaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  • Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  • Melaksanakan penyiapan bahan dan menyusun Rencana Strategis;
  • Melaksanakan penyusunan program dan rencana keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  • Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan sebagai bahan RKA-SKPD;
  • Melaksanakan penyusunan DPA-SKPD;
  • Melaksanakan penyiapan pedoman dan petunjuk tentang program pembangunan dan pengembangan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
  • Melaksanakan pembuatan rencana dan program kerja dan anggaran;
  • Melaksanakan penyusunan dan penyiapan program pembangunan dan pengembangan bidang kesatuan bangsa dan politik;
  • Melaksanakan penyiapan bahan Rencana Kerja SKPD dan RPJM/Renstra SKPD Kesatuan bangsa dan politik;
  • Melaksanakan pengumpulan data dan bahan yang berkaitan dengan program dan pelaksanaan serta hasil program kesatuan bangsa dan politik;
  • Melaksanakan penyiapan bahan tentang pelaksanaan hasil evaluasi program dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik;
  • Melaksanakan penyiapan pedoman dan petunjuk tentang pelaksanaan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan;
  • Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi program dan penyusunan bahan laporan;
  • Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program pembangunan kesatuan bangsa dan politik dan pengembangan bidang kesatuan bangsa dan politik;
  • Melaksanakan penyusanan dan penyiapan serta menyajikan data dan bahan hasil pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
  • Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam pelaksanaan kegiatan;
  • Melaksanakan pengelolaan data dan informasi secara elektronik;
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

C. Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis dibidang kesatuan bangsa. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi;

  1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa;
  2. Perencanaan kegiatan diruang lingkup bidang ketahanan bangsa dan penanganan konflik dan pemantauan dan analisa informasi daerah;
  3. Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas;
  4. Pengaturan pelaksanaan program kegiatan sesuai saran dan kebijakan yang telah ditetapkan;
  5. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan azas keseimbangan;
  6. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan;
  7. Pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan dan penyusunan laporan;
  8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Kesatuan Bangsa Terdiri dari :

  1. Sub Bidang Ketahanan Bangsa dan Penanganan Konflik;
  2. Sub Bidang Kewaspadaan, Pemantauan dan Analisa Informasi Daerah;

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kesatuan bangsa.

1.  Sub Bidang Ketahanan Bangsa dan Penanganan Konflik mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis operasional ruang lingkup ketahanan bangsa dan penanganan konflik yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai urusan yang menjadi kewenangan Sub Bidang Ketahanan Bangsa dan Penanganan Konflik;
Uraian tugas Sub Bidang Ketahanan Bangsa dan Penanganan Konflik adalah :

  • Melaksanakan pengumpulan data dan bahan untuk menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bidang Ketahanan Bangsa dan Penanganan konflik;
  • Melaksanakan penyiapan bahan kebijaksanaan untuk pelaksanaan program kegiatan;
  • Melaksanakan penghimpunan dan mempelajari ketentuan, peraturan, perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
  • Melaksanakan penyiapan pedoman pelaksanaan tugas dan program kegiatan;
  • Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan program kegiatan;
  • Melaksanakan penetapan kebijakan opersional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
  • Melaksanakan kegiatan dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
  • Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, nagari dan masyarakat ( bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi ) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah dan penghargaan kebangsaan;
  • Melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
  • Melaksanakan pertanggungjawaban program kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan;
2.  Sub Bidang Kewaspadaan, Pemantauan dan Analisa Informasi Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan operasional ruang lingkup Pemantauan dan Analisa Informasi Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pemantauan dan Analisa Informasi Daerah sesuai urusan yang menjadi kewenangan Sub Bidang Kewaspadaan Pemantauan dan Analisa Informasi Daerah.
Uraian Tugas Sub Bidang Kewaspadaan, Pemantauan dan Analisa Informasi Daerah adalah :
  • Melaksanakan pengumpulan data dan bahan untuk menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bidang Kewaspadaan, Pemantauan dan Analisa Informasi Daerah;
  • Melaksanakan penyiapan bahan kebijaksanaan untuk melaksanakan program kegiatan;
  • Melaksanakan penghimpunan dan mempelajari ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
  • Melaksanakan penyiapan pedoman pelaksanaan tugas dan program kegiatan;
  • Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan program kegiatan;
  • Melaksanakan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
  • Melaksanakan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
  • Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, nagari dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
  • Melaksanakan pertanggungjawaban program kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan;

D. Bidang Politik  mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang politik.
    Dalam Melaksanakan tugas bidang politik mempunyai fungsi:

  1. Perumusan kebijakan teknis dibidang fasilitasi partai politik, pembinaan politik masyarakat bina hubungan antar lembaga;
  2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang fasilitasi partai politik, pembinaan politik masyarakat, bina hubungan antar lembaga;
  3. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Politik terdiri dari:

  1. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pembinaan Politik Masyarakat;
  2. Sub Bidang Bina Hubungan Antar Lembaga.

Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Politik.

1.  Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pembinaan Politik Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan politik masyarakat, pengembangan politik dan etika, perilaku politik yang demokratis.
Uraian tugas sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pembinaan Politik Masyarakat adalah:

  • Melaksanakan, menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan fasilitasi partai politik dan pembinaan politik masyarakat sebagai pedoman dan landasan kerja;
  • Melaksanakan, mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan fasilitasi partai politik dan pembinaan politik masyarakat;
  • Melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan fasilitasi partai politik dan pembinaan politik masyarakat serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  • Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja tahunan dibidang fasilitasi partai politik dan pembinaan politik masyarakat;
  • Melaksanakan penyusunan anggaran berbasis kinerja Sub bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pembinaan Politik masyarakat;
  • Melaksanakan koordinasi penetapan kebijakan operasional ( merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan partai politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
  • Melaksanakan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintah, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
  • Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, nagari dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan partai politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
  • Melaksanakan pembuatan laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  • Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan berdasarkan tugas pokok Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pembinaan Politik Masyarakat yang berpedoman kepada rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

2.  Sub Bidang Bina Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan hubungan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta organisasi kemasyarakatan dan antar lembaga.
Uraian tugas Sub Bidang Bina Hubungan Antar Lembaga adalah:

  • Melaksanakan penghimpunan dan pengolahan peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bina hubungan antar lembaga sebagai pedoman dan landasan kerja;
  • Melaksanakan, mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bina hubungan antar lembaga;
  • Melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bina hubungan antar lembaga serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  • Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja tahunan sub bidang bina hubungan antar lembaga;
  • Melaksanakan penyusunan anggaran berbasis kinerja sub bidang bina hubungan antar lembaga;
  • Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, nagari dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
  • Melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
  • Melaksanakan tugas pembuatan laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  • Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan berdasarkan tugas pokok Sub Bidang Bina Hubungan Antar Lembaga yang berpedoman kepada rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

D. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Pembinaan Kemasyarakatan.
Dalam melaksanakan tugas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan fungsinya adalah:

  1. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan kemasyarakatan;
  2. Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas;
  3. Perencanaan kegiatan diruang lingkup bidang Pembinaan Kemasyarakatan berdasarkan skala prioritas;
  4. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan;
  5. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan;
  6. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan azas keseimbangan;
  7. Pelaksanaan pertanggungjawaban dan pelaporan;
  8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan;

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan terdiri dari :

  1. Sub Bidang Bina Ketahanan Ekonomi,
  2. Sub Bidang Bina Ketahanan Seni, Sosial, Budaya dan Agama

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

1.  Sub Bidang Bina Ketahanan Ekonomi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan dan teknis operasional ruang lingkup Bina ketahanan ekonomi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai urusan yang menjadi kewenangan Sub bidang bina ketahanan ekonomi.
Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Bina Ketahanan Ekonomi, adalah :

  • Melaksanakan pengumpulan data dan bahan untuk penyusun rencana program kegiatan Sub Bidang Bina Ketahanan Ekonomi;
  • Melaksanakan penyiapan bahan kebijaksanaan program kegiatan;
  • Melaksanakan penghimpunan dan mempelajari ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
  • Melaksanakan penyiapan pedoman pelaksanaan tugas dan program;
  • Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas  dan program kegiatan;
  • Melaksanakan penetapan kebijakan operasional  ( merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis propinsi ) di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan ;
  • Melaksanakan koordinasi penetapan kebijkan operasional ( merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis propinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
  • Melaksanakan kegiatan dibidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi,kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
  • Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaran pemerintahan dikecamatan, kelurahan, nagari dan masyarakat ( koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fislkal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
  • Melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur kesbang dan pol  dibidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi dan kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
  • Melaksanakan pertanggungjawaban program kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  • Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan atasan.

2.  Sub Bidang Bina Ketahanan Seni, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai tugas menyiapkan bahan  dan melaksanakan kebijaksaan teknis ruang lingkup bina ketahanan, seni, sosbud dan agama yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai urusan kewenangan sub bidang bina ketahanan seni, sosbud dan agama.
Uraian tugas Sub Bidang Bina Ketahanan Seni, Sosbud dan Agama adalah :

  • Melaksanakan pengumpulan data dan bahan untuk penyusun rencana program kegiatan Sub Bidang Bina Ketahanan Seni, Sosbud dan Agama;
  • Melaksanakan penyiapan bahan kebijaksanaan program kegiatan;
  • Melaksanakan penghimpunan dan mempelajari ketentuan, peraturan perUndang-Undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
  • Melaksanakan penyiapan pedoman pelaksanaan tugas dan program;
  • Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas  dan program kegiatan;
  • Melaksanakan penetapan kebijakan operasional  (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis propinsi) di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan ;
  • Melaksanakan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakn umum nasional dan kebijakan teknis propinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
  • Melaksanakan kegiatan sub bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturisasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
  • Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan dikecamatan, keluraha, nagari dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitin, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di sub bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturisasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
  • Melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur kesbang dan pol di sub bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturisasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan; 
  • Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan atasan.

     Dalam melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

     Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

     Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

     Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

     Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan diproses serta dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

     Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

     Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Organisasi dibantu oleh Satuan Organisasi dibawahnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan  kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Berita Terkait :